Peran penegakan hukum laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda Aan Kurnia, penegakan hukum laut merupakan salah satu upaya yang efektif dalam melindungi wilayah perairan Indonesia.
Menurut data Bakamla, pelanggaran di perairan Indonesia sering terjadi akibat minimnya penegakan hukum laut. Oleh karena itu, peran penegakan hukum laut harus diperkuat untuk menjaga keamanan maritim di Indonesia.
Satgas Keamanan Laut Kolinlamil, Laksamana Pertama (P) TNI Jaka Budi Pramono menambahkan, “Penegakan hukum laut tidak hanya berfungsi sebagai penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar keamanan maritim tetap terjaga.”
Dalam konteks ini, peran penegakan hukum laut harus dilakukan secara terpadu antara Bakamla, TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi yang baik antara lembaga penegak hukum laut akan memperkuat keamanan maritim di Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Prigi Arisandi, peran penegakan hukum laut juga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di perairan Indonesia. “Dengan penegakan hukum laut yang kuat, diharapkan dapat mengurangi tindakan illegal fishing dan kejahatan maritim lainnya,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan keamanan maritim, penegakan hukum laut juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas SDM, teknologi, dan peralatan yang memadai. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang aman dan sejahtera.
Dengan demikian, peran penegakan hukum laut yang kuat akan menjadi landasan kokoh dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia. Semua pihak harus bersatu dalam mendukung upaya ini demi keberlangsungan kedaulatan negara di laut.