Sejarah dan fungsi organisasi Bakamla dalam menangani kejahatan laut telah menjadi perhatian utama dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, didirikan pada tahun 2014 sebagai respon terhadap meningkatnya kejahatan laut di wilayah Indonesia.
Sejarah pembentukan Bakamla sendiri bermula dari kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kejahatan di laut. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan laut, Bakamla memiliki fungsi utama untuk melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Keberadaan Bakamla sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut Indonesia. Dengan adanya Bakamla, diharapkan dapat mengurangi dan mencegah berbagai jenis kejahatan laut yang merugikan negara kita.”
Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan KKP. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kejahatan laut yang semakin kompleks dan terorganisir.
Menurut Direktur Eksekutif Centre for Maritime Security Studies (CMSS) Andi Haswidi, “Kerja sama antar lembaga sangat penting dalam menangani kejahatan laut, karena kejahatan tersebut tidak mengenal batas wilayah dan seringkali melibatkan jaringan internasional.”
Dengan sejarah dan fungsi organisasi Bakamla yang jelas, diharapkan kejahatan laut di Indonesia dapat diminimalisir dan keamanan perairan dapat terjaga dengan baik. Sebagai negara maritim, Indonesia harus terus meningkatkan kerjasama dan koordinasi antarlembaga untuk menangani berbagai tantangan keamanan laut yang ada.