Peran hukum maritim dalam penanganan tindak pidana laut sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum maritim merupakan himpunan aturan yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di laut, termasuk tindak pidana laut yang sering terjadi akhir-akhir ini.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, “Hukum maritim memiliki peran yang sangat vital dalam menangani tindak pidana laut. Dengan adanya regulasi yang jelas, penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif untuk memberantas kejahatan di laut.”
Pentingnya peran hukum maritim juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Menurut beliau, “Penegakan hukum maritim harus dilakukan secara tegas dan adil untuk mencegah terjadinya tindak pidana laut yang merugikan masyarakat dan negara.”
Dalam penanganan tindak pidana laut, hukum maritim memiliki peran sebagai landasan hukum bagi penegakan hukum di laut. Hal ini termasuk dalam pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana laut, seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia.
Selain itu, hukum maritim juga memberikan dasar hukum bagi kerja sama antar lembaga terkait dalam menangani tindak pidana laut. Hal ini meliputi kerjasama antara kepolisian, TNI AL, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya dalam melakukan patroli laut dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana laut.
Dengan demikian, peran hukum maritim dalam penanganan tindak pidana laut sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum maritim ditegakkan dengan baik demi kepentingan bersama.